PKBI Daerah Kalimantan Selatan dan LK3 Tandatangani MoU Pemagangan Untuk Kelompok Rentan dan Terpinggirkan

MoU tentang Penyelenggaraan Magang Bagi Kelompok Rentan dan Terpinggirkan pada Rumah Alam Sungai Andai Banjarmasin ditandatangani oleh Abdani Solihin selaku Ketua Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) dan Hapniah selaku Direktur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Kalimantan Selatan. Penandatangan ini dilakukan di Rumah Alam Sungai Andai Banjarmasin pada Rabu, 27 Juli 2022 pukul 10.00 WITA. Penandatangan MoU itu juga bertepatan dengan kegiatan Pertemuan Kemitraan Tingkat Daerah Program INKLUSI Waria.

MoU penyelenggaran magang ini nantinya memungkinkan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk kelompok waria di kota Banjarmasin untuk magang di Rumah Alam Banjarmasin. Pemagangan ini akan dilangsungkan setidaknya selama 3 bulan dimana pemagang dapat memilih bidang pemagangan yang sesuai dengan minat mereka, yaitu fashion dan kuliner. Di bidang fashion, pemagang akan dilatih untuk membuat sasirangan, kain khas Kalimantan Selatan. Sementara di bidang kuliner, pemagang akan dilatih untuk membuat berbagai jenis makanan khas Kalimantan Selatan maupun kudapan modern.

Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang ada di Pertemuan Kemitraan Tingkat Daerah. Pertemuan Kemitraan Tingkat Daerah ini dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan. Beberapa kelompok yang hadir diantaranya adalah OPSI, KDS Borneo Plus, PWI Kalsel, Paris Barantai, PPDI dan HWDI Provinsi Kalimantan Selatan, Komunitas Pelangi, LKBH UNISKA dan LKBH UWK, serta LK3. 

Kegiatan yang dilakukan di Rumah Alam Sungai Andai ini diawali dengan sambutan dari Hapniah, selaku Direktur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan pemaparan dan pengenalan program INKLUSI yang dilakukan oleh Rizki Anggarini Santika Febriani selaku Project Officer program INKLUSI PKBI Daerah Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah diskusi interaktif untuk menjawab 3 pertanyaan kunci, yaitu bagaimana ketersinggungan masing-masing organisasi dengan kelompok waria di Banjarmasin? Bagaimana kondisi kelompok waria yang bersentuhan dengan masing-masing organisasi tersebut? Dan bagaimana strategi kedepannya untuk mewujudkan Banjarmasin inklusi dengan melibatkan kelompok-kelompok waria kedepannya?

Beberapa hal yang menarik dan patut dicontoh adalah pengakuan terhadap 3 gender yang dilakukan oleh OPSI serta adanya beberapa waria yang sudah berstatus sebagai paralegal. Meski begitu sejak 2018 - 2022, OPSI mencatat terdapat 100 kasus kekerasan yang diterima oleh pekerja seks di Kalimantan Selatan. Mayoritas kekerasan yang diterima oleh pekerja seks ini dialami oleh mereka yang juga merupakan waria.

KDS Borneo Plus menyampaikan bahwa ada individu-individu waria yang juga menjadi kelompok dampingan mereka. Tantangan yang dihadapi adalah ketika ada individu waria yang juga pemegang identitas minoritas berlapis dimana selain waria, ia juga merupakan penyandang disabilitas Tuli dan ODHIV. Edukasi mengenai layanan kesehatan dan pemberian ARV menjadi terhambat akibat kerentanan berlapis ini.

Hal yang sama diungkapkan oleh kelompok penyandang disabilitas, ada kelompok dampingan mereka yang juga berstatus sebagai waria dan merupakan bagian dari komunitas Tuli. Hambatan terjadi karena individu ini juga buta huruf, sehingga cara komunikasi satu-satunya adalah menggunakan bahasa isyarat.

Pertemuan Kemitraan tingkat Daerah ini menciptakan kesepahaman antar komunitas dan organisasi untuk bersama-sama kedepannya mendorong kebijakan yang lebih inklusi di kota Banjarmasin.